| Opsir Belanda di depan Mesjid Raya | foto: dokumen Tropen Museum |
November adalah bulan bersejarah bagi Aceh. Perang Aceh melawan Belanda yang berlangsung pada 1873-1942, bermula pada sebuah peristiwa di bulan November, nun jauh di London sana. Perang ini kemudian diakui Belanda sebagai perang terbesar dan terberat yang pernah dihadapi.
Ketika itu, suatu hari di November 1871 --ada yang menyebut akhir November, tapi ada juga literatur sejarah yang menulis 1 November 1871-- Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatera. Isinya: bekas jajahan Belanda di Afrika (Gold Coast -sekarang Ghana) diserahkan kepada Inggris, sedangkan jajahan Inggris di Sumatera (yaitu Bengkulu) diserahkan kepada Belanda. Untuk menguasai seluruh Sumatera jika perlu Belanda akan memerangi Aceh.
Traktat Sumatera sekaligus mengakhiri Traktat London pada 1824. Padahal, dalam Traktat London, ada ketentuan yang menyebut Belanda berjanji tidak akan mengusik Aceh dalam perluasan 'cengkraman' tanah jajahan di Sumatera.
Aceh yang ketika itu menguasai hampir seluruh pulau Sumatera, dianggap sebagai ancaman oleh Belanda, baik dari perdagangan, maupun keamanan di wilayah jajahannya.
Dengan berpegang pada Traktat Sumatera itulah, Belanda kemudian mencaplok satu persatu wilayah kekuasaan Aceh di semenanjung Selat Malaka.
Bagi Aceh, tindakan Belanda adalah sebuah pengkhianatan. Dalam perang 80 tahun Belanda melawan Spanyol, Aceh adalah yang pertama kali mengakui kedaulatan Belanda pada awal-awal kemerdekaan Belanda dari Spanyol.
Memang, tak semua pejabat Belanda setuju dengan isi Traktat Sumatera itu. Anggota parlemen Inggris Lord Standley Aderley menentang keras. Dia bilang,"..Kerajaan Aceh berhak mengharap kita tidak melupakan kedaulatannya yang dari zaman purbalaka, dan sejarah yang gilang-gemilang, sebab Aceh sudah menjadi suatu kerajaan yang berdaulat ketika Belanda sendiri masih menjadi satu provinsi Spanyol."
Anggota parlemen Inggris yang lain Thomos Gibson Bowles menulis dalam surat kabar London Times, 3 Februari 1874. Dia bilang," perjanjian Belanda-Inggris tahun 1871 sama sekali tidak dapat membebaskan Pemerintah Inggris dari kewajibannya menepati janji untuk mempertahankan Aceh menurut Perjanjian Pertahanan tahun 1819. Maka adalah suatu pelanggaran umum yang luar biasa dan hina sekali untuk menolak menepati kewajiban yang timbul dari Perjanjian yang sudah ditandatangani itu.”
Traktat Sumatera sekaligus mengakhiri Traktat London pada 1824. Padahal, dalam Traktat London, ada ketentuan yang menyebut Belanda berjanji tidak akan mengusik Aceh dalam perluasan 'cengkraman' tanah jajahan di Sumatera.
Potret tentara KNIL di awal perang Aceh | Foto: Dokumen Tropen Museum
Dengan berpegang pada Traktat Sumatera itulah, Belanda kemudian mencaplok satu persatu wilayah kekuasaan Aceh di semenanjung Selat Malaka.
Bagi Aceh, tindakan Belanda adalah sebuah pengkhianatan. Dalam perang 80 tahun Belanda melawan Spanyol, Aceh adalah yang pertama kali mengakui kedaulatan Belanda pada awal-awal kemerdekaan Belanda dari Spanyol.
Memang, tak semua pejabat Belanda setuju dengan isi Traktat Sumatera itu. Anggota parlemen Inggris Lord Standley Aderley menentang keras. Dia bilang,"..Kerajaan Aceh berhak mengharap kita tidak melupakan kedaulatannya yang dari zaman purbalaka, dan sejarah yang gilang-gemilang, sebab Aceh sudah menjadi suatu kerajaan yang berdaulat ketika Belanda sendiri masih menjadi satu provinsi Spanyol."
Anggota parlemen Inggris yang lain Thomos Gibson Bowles menulis dalam surat kabar London Times, 3 Februari 1874. Dia bilang," perjanjian Belanda-Inggris tahun 1871 sama sekali tidak dapat membebaskan Pemerintah Inggris dari kewajibannya menepati janji untuk mempertahankan Aceh menurut Perjanjian Pertahanan tahun 1819. Maka adalah suatu pelanggaran umum yang luar biasa dan hina sekali untuk menolak menepati kewajiban yang timbul dari Perjanjian yang sudah ditandatangani itu.”
Pantai Ulee Lheue, 1880 | Foto: Dokumen Tropen Museum
Namun, nafsu kekuasaan mengalahkan suara-suara yang membela kedaulatan Aceh. Puncaknya, 26 Maret 1873, dua tahun setelah Traktat Sumatera diteken, dari atas geladak kapal di Pantai Ulee Lheue, Belanda mengirimkan ultimatum kepada Sultan Mahmud Syah: menyerah tanpa syarat atau berhadapan dengan Belanda.
Sejarah kemudian mencatat, perang membuncah di pantai Ceureumen, Ulee Lheu pada 4-5 April 1873. Pantai Ulee Lheue merah oleh darah pasukan Belanda dan para syuhada. Meski dihadang pejuang Aceh, pasukan Belanda berhasil merangsek ke Mesjid Raya. Namun, sang jenderal yang memimpin pasukan Belanda, J.H.R Kohler tewas di Mesjid Raya, sekitar 6-7 kilometer dari pantai Ulee Lheu.
Bermodal semangat dan keyakinan masuk surga --seperti tertulis dalam Prang Sabi-- pejuang Aceh berhasil membuat Belanda kocar-kacir. Pada 29 April 1873, Belanda angkat kaki, kembali ke Batavia (sekarang Jakarta)
Sejarah kemudian mencatat, perang membuncah di pantai Ceureumen, Ulee Lheu pada 4-5 April 1873. Pantai Ulee Lheue merah oleh darah pasukan Belanda dan para syuhada. Meski dihadang pejuang Aceh, pasukan Belanda berhasil merangsek ke Mesjid Raya. Namun, sang jenderal yang memimpin pasukan Belanda, J.H.R Kohler tewas di Mesjid Raya, sekitar 6-7 kilometer dari pantai Ulee Lheu.
Bermodal semangat dan keyakinan masuk surga --seperti tertulis dalam Prang Sabi-- pejuang Aceh berhasil membuat Belanda kocar-kacir. Pada 29 April 1873, Belanda angkat kaki, kembali ke Batavia (sekarang Jakarta)
Pekerja di Sinabang, Simeulue | Foto: Tropen Museum
Pada 24 Desember, 1873 datang lagi. Kali ini dengan membawa serdadu upahan yang disebut Marsose. Pada 1879, barulah Belanda menguasai satu demi satu daerah Aceh. Meski begitu, pertempuran masih berlangsung di pelosok-pelosok Aceh hingga Belanda angkat kaki pada 1942.
Sebuah literatur menyebutkan, antara tahun 1899 dan 1909, yang terkenal sebagai "sepuluh tahun berdarah", tercatat 21.865 orang Aceh yang tewas atau sekitar empat persen dari penduduk, sedangkan di pihak Belanda disebutkan hanya 508 orang.
Bagi Belanda, perang Aceh itu lebih daripada hanya pertikaian militer. Ini seperti ditulis Paul Van't Veer dalam bukunya De Acheh Oorlog pada 1969, “Selama satu abad inilah persoalan pokok politik internasional, politik nasional, dan politik kolonial Belanda”.
Perang memang selalu melahirkan korban. Namun, di Aceh, sejarah terus berulang.
Sebuah literatur menyebutkan, antara tahun 1899 dan 1909, yang terkenal sebagai "sepuluh tahun berdarah", tercatat 21.865 orang Aceh yang tewas atau sekitar empat persen dari penduduk, sedangkan di pihak Belanda disebutkan hanya 508 orang.
Bagi Belanda, perang Aceh itu lebih daripada hanya pertikaian militer. Ini seperti ditulis Paul Van't Veer dalam bukunya De Acheh Oorlog pada 1969, “Selama satu abad inilah persoalan pokok politik internasional, politik nasional, dan politik kolonial Belanda”.
Perang memang selalu melahirkan korban. Namun, di Aceh, sejarah terus berulang.