 |
| Baris dan Tentara Jepang |
Rapat penyerahan kekuasaan itu digambarkan oleh Teuku Ali Basyah
Talsya dalam tulisan “Bagaimana Mulanya Aceh Membentuk Negara Merdeka”.
Tulisan itu dimuat di majalah Sinar Darussalam Januari 1969 edisi 10.
Dalam tulisannya Talsya menyebutkan beberapa pimpinan
Aceh yang ikut dalam pertemuan itu adalah: Teungku Muhammad Daod
Beureueh, Teuku Nyak Arif, Taunku Mahmud, Ali Hasjmy dan Syamaun Gaharu.
Sementara di pihak Jepang antara lain: pejabat Aceh Syu Cokan yakni S
Iino, Matubuti, Keimubuco, Boe-ei Tanco dan Kempei Taico. Dalam
pertemuan itu, pihak Aceh menuntut penyerahan kekuasaan dari Jepang dan
penyerahan persenjataannya.
Pada saat yang bersamaan di Kota Banda Aceh para
pemuda bekas tentara bentukan Jepang, Gyugun, Heigo dan Tokobetu
Keisatutei menggabungkan dan membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API)
di bawah pimpinan Syamaun Gaharu. Sebagian lagi membetuk Gerakan Pemuda
Aceh Sinbun yang kemudian menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI) di
bawah pimpinan Ali Hasjmy.
Mereka terus melakukan provokasi terhadap masyarakat
untuk membangkitkan semangat anti Jepang. Gerakan masyarakat tersebut
dilakukan untuk mendesak pemerintah Jepang di Aceh menyerahkan
kekuasaannya kepada rakyat Aceh. Gerakan itu terus menjalar hingga ke
daerah lain di Aceh setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan.
Ali Hasjmy dalam buku Peranan Islam dalam Perang
Aceh, mengungkapkan, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara
resmi disampaikan melalui kawat dari pemerintah pusat yang dikirim
melalui Gubernur Sumatera Utara, tapi tidak diumumkan.
Meski demikian, rakyat Aceh sudah mengetahui hal itu
sebelum kawat itu dikirim. Pemuda pemuda Aceh yang bekerja di Sinbun dan
Hodoka lebih cepat mengetahui hal itu dan menyampaikannya kepada
khalayak ramai. Awalnya berita kepada pemuda di Aceh itu disampaikan
oleh Ghazali Yunus dan Bustamam yang bekerja di kantor berita Domei. Apa
yang disampaikan Ghazali Yunus dan Bustaman itu disebarkan secara luar
oleh kelompok pemuda Aceh di Aceh Sinbun/Domei.
Sampainya berita itu ke daerah membuat gelombang
massa untuk menuntut penyerahan kedaulatan Jepang di Aceh semakin kuat.
Di ruang depan kantor Ren-tai Hon-bu Fojoka di Bireuen, warga menulis
dengan huruf kanji dan katakanan: 17 Agustus 2605 Dokuritsu Indonesia
(17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka).
Jepang kemudian menyerahkan kekuasaan dan
pesenjataannya kepada rakyat Aceh. Senjata peninggalan Jepang itu
digunakan oleh pemuda API dan BPI. Meski demikian saat itu masih ada
golongan orang yang meragukan kemerdekaan Indonesia, terutama mereka
yang sebeumnya menjadi kaki tangan Belanda.
Untuk menepis keraguan tersebut, pada 15 Oktober
1945, empat ulama besar atas nama seluruh ulama di Aceh mengeluarkan
sebuah maklumat yang berisi seruan untuk terus berperang karena Belanda
akan kembali mencoba masuk ke Aceh.
Hal itu dilakukan karena Belanda sudah berhasil
kembali ke Indonesia untuk mengambil alih pendudukan setelah Jepang
menyerah pada sekutu. Hanya Aceh satu-satunya daerah di Indonesia yang
tidak mampu dikuasai oleh Belanda kala itu. Karena itu pula, Aceh
kemudian oleh Soekarno disebut sebagai daerah modal bagi Indonesia.
Maklumat ulama itu diutandatangani oleh Tgk Haji
Hasan Krueng Kale, Tgk Muhammad Daod Beureueh, Tgk H Jakfar Sidik
Lamjabat, Tgk H Ahmad Hasballah Indrapuri. Seruan ulama itu dituangkan
dalam surat berisi delapan alinia. Pada alinia keempat sampai alinia
terakhir tertulis:
“Di Jawa Bangsa Belanda dan kaki tangannya telah
melakukan keganasan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia hingga
terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan berada
di pihak kita. Sungguhpun begitu, mereka belum juga insaf.
Segenap lapisan rakyat telah bersatu padu dengan
patuh berdiri di belakang maha pemimpin Ir Soekarno untuk menunggu
perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.
Menurut keyakinan kami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan suci yang disebut perang sabil.
Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini
adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oileh
Almarhum Teungku Chik Di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan lainnya.
Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku sekalian,
bersatu padu menyusun bahu, mengangkat langkah maju ke muka untuk
mengikuti jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh
akan segara perintah-perintah pemimpin kita untuk keselamatan tanah air,
agama, dan bangsa.”
Setelah keluat maklumat tersebut, para pemuda di
berbagai daerah di Aceh menggabungkan diri dalam API dan BPI. Apalagi
setelah salah satu ulama yang mendantangani maklumat itu, Tgk Haji Hasan
Krueng Kale pada 18 Zulkaidah 1364 H mengeluarkan seruah untuk berjihat
bagi seluruh rakyat Aceh.
Seruan itu ditulis dalam huruf Arab dan kemudian
dicetak oleh para pemuda di markas besar Pemuda Republik Indonesia
(PRI)—organisasi yang kemudian menjadi BPI—sebanyak seribu lembar dan
disebarkan ke berbagai daerah. Seruan itu disebarkan bersama surat
pengantar dari Pimpinan Daerah PRI tanggal 8 November 1945 nomor
116/1945.
Setelah seruan itu beredar, beberapa ulama kemudian
menjumpai Ketua Umum PRI, Ali Hasjmy, antara lain: Tgk Umar Tiro cucu
Tgk Chik Di Tiro yang melaporkan bahwa telah mendirikan barisan
mujahidin di Tiro. Tapi Ali Hasjmy menyartankannya untuk menyampaikan
hal itu kepada Tgk Daod Beureueh. Laporan itu kemudiam diterima oleh Tgk
Daod Buereuh.
Tak lama kemudian dibentuk markas besar mujahidin di
Mesjid Raya Baiturrahman dengan TGk Daod Beureueh sebagai ketua umum.
Dari situ kemudian barisan mujahidin terus dibentuk sampai ke
daerah-daerah untuk menghadapi kemungkinan masuknya kembali Belanda ke
Aceh, sebagaimana telah dilakukan belanda di luar Aceh.
Belanda Berupaya Masuk Kembali ke Aceh
Dalam buku Mata Rantai yang Hilang (1996) M Nur El
Ibrahimi menjelaskan Maarten Knottenbelt merupakan perwira Belanda
pertama yang diterjunkan ke Sumatera setelah Jepang menyerah pada
Agustus 1945.
Kedatangannya ke Aceh setelah Jepang menyerah
diterima oleh Residen Aceh, Teuku Nyak Arif. Hubungan keduanya terungkap
dalam tulisan Knottenbelt di majalah Vrij Nederland, edisi 26 tahun VI,
terbitan London 19 Januari 1946, dengan judul “Contact met Atjeh”
Knottenbelt menybutkan Residen Aceh, Teuku Nyak Arif sebagai salah
seorang yang dihubunginya di Aceh.
Pertemuan Teuku Nyak Arif dengan Knottenbell, juga
disingung Dr Anthony Reids dalam buku The Blood of the People, serta Dr A
J Piekar dalam buku Atjeh en de oorlog met Japan.
Knottenbell terpaksa harus kembali ke Medan pada 10
November 1945, setelah rakyat Aceh mengetahu identitasnya sebagai
perwira Belanda yang memboncengi sekutu. Saat itu juga mencuat isu bahwa
Teuku Nyak Arief punya hubungan khusus dengan Knottenbelt terus
bergulir. Kecurigaan terhadap Teuku Nyak Arief waktu itu sangat besar.
Apalagi Teuku Nyak Arief pernah menjadi anggota Volksraad, dewan rakyat
buatan Belanda.
Hal itu pula yang kemudian memicu sentimen anti
feodal. Kaum Uleebalang dianggap sebagai jaroe uneuen (tangan kanan)
Belanda. Hal yang kemudian membuat Teuku Nyak Arif diturunkan dari
jabatannya sebagai residen Aceh. Ia diasingkan ke Takengon, Aceh Tengah
oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) bentukan Husein Al Mujahid.
Syamaun Gaharu yang kemudian menjadi Panglima Kodam
Iskandar Muda, dalam seminar di Medan, 22-25 Maret 1976 mengatakan
hubungan Teuku Nyak Arif dengan Knottrnbelt itu ada. Namun sembilan
tahun kemudian, Januari 1985, Syamaun Gaharu mencabut pernyataannya itu
melalui surat kabar Waspada, setelah muncul beragam reaksi.
Untuk memastikan hal itu, M Nur El Ibrahimi menghubungi kawannya di
Belanda. Ia kemudian mendapat balasan sepucuk surat tiga halaman kuarto
yang diketik rapi satu spasi. Surat itu merupakan laporan yang dikirim
Mayor Knottenbell dari Kutaraja pada 4 November 1946 ke majalah Vrij
Nederland di London, yang dimuat pada edisi 26 tahun VI, 19 Januari 1946
dengan judul “Contact met Atjeh”
Dalam surat itu, terungkap bahwa pertemuan
Knottenbelt dengan Teuku Nyak Arif tidak hanya terjadi sekali. Setelah
pertemuan mereka pada15 Oktober 1945, Knottenbelt megutus Goh Moh Wan,
warga keturuna Tionghoa yang mahir berbahasa Inggris, sebagai
peghubungnya dengan Teuku Nyak Arief. “…Berhubungan dengan ini saya
beberapa kali mendapat kunjungan dari seorang pemimpin pribumi, bernama
Nyak Arief, yang oleh Soekarno diangkat menjadi Residen Aceh,” tulis
Knottenbelt.
Dalam versi aslinya berbahasa Belanda Knottenbelt menulis. “…In
verband hiermede werd ik enkele maal bezocht door een inlandse
hoogwaardigheiddsbekleeder, genaamd Nyak Arif, die door Soekarno als
‘residen’ van Atjeh benoemd…”
Anthony Reid dalam buku The Blood of The People
kemudian memperjelas hal itu. Menurutnya, angkatan laut Inggris
menduduki Sabang tanpa perlawanan pada 7 September 1945. Satu pasukan
kecil sekutu (force 136) dikirim dari Medan ke Kutaraja dibawah pimpinan
Mayor M J Knottenbelt dan oleh tentara Jepang ditempatkan di sebuah
vila berbendera Inggris.
Tugasnya, mengobservasi dan memberi laporan serta
berusaha agar senjata yang berada di tangan Jepang tetap terkendali,
tidak boleh diserahkan ke pihak lain. Dalam hal ini Knottenbelt bekerja
sama dengan Teuku Nyak Arief.
Reid menulis. “…and even signed apetition to the
Britis Commandand that the Dutchman’s presence was ‘at this
moment…indispensable to the maintenance of law and order.”
Terjemahannya, dan kemudian beliau (Teuku Nyak Arief-red) megirim sebuah
petisi kepada komando Inggris, menyatakan bahwa kehadiran Knottenbelt
pada saat-saat yang penting ini sangat dibutuhkan untuk tegaknya hukum
dan terpeliharanya ketertiban serta keamanan.
Meski demikian, M Nur El Ibrahimi menilai hubungan Teuku Nyak Arief
dengan Knottenbelt itu bermanfaat. Setidaknya untuk mengusahakan agar
sebagian senjata milik Jepang bisa diperoleh oleh Pemerintah Aceh untuk
mempersenjatai Angkatan Pemuda Indonesia (API) sebagai cikal bakal
Tentara Kemanan Rakyat (TKR) Republik Indonesia di Aceh.[]
